Sebagai Kader yang bertumbuh mulai sebagai anggota biasa di Bumi Cendrawsih sanpai menjadi petinggi Partai di Ibukota Negara Republik Indonesia tidaklah melalui sebuah proses yang instan. Namun telah banyak belajar dan melewati berbagai dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya telah membentuk jiwa dan semangat seorang Komarubun Watubun sebagai seorang warga negara yang berjiwa dan berkarakter Nasionalis. Jiwa dan semangat Nasionalis itulah yang telah menghantarkan Bang Komar(sapaan akrab,red) dipercayakan oleh Masyarakat Papua menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua dan kini menjadi Anggota DPR-RI, Bahkan Oleh Ibu Megawati Soekarnoputri diberikan kepercayaan sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan. Suatu posisi yang cukup strategis untuk melakukan penegakan disiplin terhadap seluruh Kader Partai. Berikut ini adalah sebuah pikiran berupa interupsi terhadap sikap para elit di Negei ini terhadap PANCASILA.
Oleh :*Komarudin Watubun *)*
*_“Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat meghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar dapat memper-satukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga menegakkan revolusi ini dengan hasil yang baik.”_*
*Presiden RI Ir. Soekarno*
Petikan diatas bagian dari pesan yang disampaikan Bung Karno 72 tahun silam. Kalimat ‘Pancasila adalah benar-benar satu dasar yang dinamis’ menjadi sebuah kekuatan dahsyat yang membuktikan bahwa dasar negara yang diciptakan oleh pendiri bangsa ini terbukti tidak lekang oleh waktu, tidak tergerus oleh zaman. Ketika paham liberal yang ‘mengabaikan keadilan’ dan paham komunisme yang ‘mengabaikan ketuhanan’ ditentang, Pancasila telah dirancang oleh pendiri bangsa ini mengadopsi nilai Ketuhanan, Kemanusian, Keadilan, Kemasyaraktan dan persatuan.
Kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila dapat digambarkan sebagai sebuah rumusan jenial yang dapat mengatasi perbedaan berlandaskan ciri khas budaya bangsa sendiri. Jika mau ‘berdebat’ soal Ketuhanan dan keyakinan, maka tak akan pernah ujung pangkalnya. Kaum Muslim menyebut Tuhan sebagai Allah. Ketika diucapkan dengan cara Arab. Sementara kaum Nasrani, juga menyebut Allah dengan gaya lain. Belum lagi kawan-kawan yang beragama Hindu dan Budha. Para pendiri bangsa ini merumuskannya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu hanya satu, walaupun kita menyembah dengan cara masing-masing.
Demikian juga dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Para pendiri bangsa ini dengan sadar menghayati bahwa setelah kita ber-Tuhan, kita juga harus beradab. Binatang saja beradab, apalagi manusia. Sebagai manusia harus memiliki dua sifat, harus adil dan harus beradab. Pada sila Persatuan Indonesia, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan etnis, memerlukan persatuan. Tanpa persatuan tidak mungkin negara ini bisa membangun.
Karena adanya perbedaan itu, para pendiri bangsa ini merumuskan bahwa sistemnya harus berasaskan musyawarah dan mufakat. Untuk itu, kelompok minoritas harus ‘tahu diri’, dan pada saat yang sama, yang mayoritas juga menghargai minoritas. Dengan demikian akan tercapai sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan Tuhan yang bersifat absolut, sesuai dengan sila pertama.
Itu sebabnya melihat Pancasila harus menjadi satu kesatuan, keterkaitan antara sila satu dengan sila yang lain sangat erat. Sayangnya, Pancasila oleh banyak pihak, khususnya para elit di republik ini tidak dipahami, tidak dijiwai dan tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan secara de facto menodai dan mengkhianati Pancasila.
Para elit yang notabene menjadi pimpinan di sejumlah institusi negara dan daerah justru memberikan contoh penghkianatan terhadap Pancasila dengan tidak malu melakukan korupsi, penindasan, penodaan terhadap demokrasi, dan lainnya yang kemudian menjadi contoh bagi masyarakat.
Ketika elit dengan berbagai bentuknya mempertontonkan pengkhianatan kepada Pancasila, sebagian pihak dengan mudah menyalahkan demokrasi Pancasila karena dianggap bukan sistem yang ideal. Kondisi inilah yang secara terus menerus, mengkristal sehingga muncul dorongan untuk mengganti dan merobah Pancasila, atau bahkan ingin melakukan upaya berpisah dari NKRI melalui aksi separatisme. Pancasila dianggap tidak dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Pelaksanaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang ditandai dengan kewajiban upcara hanya akan menjadi seremoni belaka, ketika harapan pendiri bangsa pada 72 tahun silam, meminta kita melakukan revolusi. Begitupun lahirnya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), maupun sejumlah aksi lainnya sejak jaman Orde baru, hanya menjadi pemanis dan pemboros anggaran, jika kemudian elit bangsa ini secara terus menerus, turun temurun melakukan penghkianatan.
Rakyat tidak perlu diberikan ceramah tentang nilai Pancasila. Rakyat butuh ketauladanan dari para elit tentang nilai Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan. Rakyat secara mengakar budaya telah mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari. Contoh sederhana, di Papua dengan budaya bakar batu, semua berkumpul, memberi bahan makanan, dimasak bersama, dihidangkan, dan makan bersama. Ada nilai kegotongroyongan, persamaan, keadilan, kemanusiaan, dan lain-lain. Dan tentunya, di berbagai daerah lain, ada banyak contoh baik dari leluhur dalam aksi nyata yang sebenarnya terkandung dalam nilai Pancasila.
Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lambat laun, para Elit berhasil merobah budaya baik ini dengan tanpa malu mempertontonkan kekejian, kesombongan, kebohongan, kesemena-menaan, kekerasan, kecurangan, pencurian, aib, ketidakadilan, dan lainnya yang kemudian ditiru oleh masyarakat. Sadarkan engkau wahai para elit ?
***
*) Anggota DPR RI,
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar